Ticker News

header ads

Urgensi Permenag tentang Majelis Taklim: Modus Politik atau Keperluan Administratif?

Jakarta, Swamedium.com — Belum selesai polemik SKB (Surat Keputusan Bersama) 11 Menteri/Lembaga tentang Penanganan Radikalisme, pemerintah kembali menuai kritik dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Pernyataan bernada resistensi dari para tokoh agama, secara simultan bertebaran di media.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai pemerintah sudah terlalu jauh mengatur kegiatan umat. Mantan ketua KPK, yang juga Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas bahkan menganggap Peraturan Menag ini seperti aturan di zaman orde baru. Sekjen MUI Anwar Abbas merasa bahwa kebijakan pemerintah semakin hari, semakin membuat bingung. Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang, Gus Sholah, berpendapat bahwa Majelis Taklim tidak perlu terdaftar di Kemenag, kecuali terkait dengan penyaluran dana bantuan.

Opini negatif masyarakat terhadap munculnya PMA tentang Majelis Taklim, adalah ‘feedback’ dari serentetan wacana deradikalisasi dari para petinggi negara, khususnya Menteri Agama. Beberapa menit setelah dilantik, dalam konferensi pers nya, Fachrul Razi mengungkapkan bahwa salah satu alasan kuat dia ditunjuk menjadi Menteri Agama, adalah Presiden berharap akan ada terobosan darinya didalam menangani radikalisme. Dan benar saja, episode baru deradikalisasi telah dimulai. Diawali dengan wacana Menag untuk menertibkan para ustadz yang penafsirannya terhadap ayat atau hadits bisa menimbulkan perpecahan atau permusuhan, diikuti dengan pengerahan 45 ribu penyuluh –bahkan info terakhir bertambah menjadi 260 ribu penceramah– dalam rangka pencegahan paham radikalisme, berlanjut dengan rencana pelarangan cadar dan celana ‘cingkrang’ bagi PNS, dan yang terakhir adalah pematangan program sertifikasi ulama agar nantinya bisa bersinergi dengan program standarisasi da’i dari MUI. Adapun realisasi terakhir dari program deradikalisasi, adalah dengan ditanda-tanganinya SKB tentang Penanganan Radikalisme oleh 11 Menteri dan Lembaga.



sumber SwaMedium https://www.swamedium.com/2019/12/05/urgensi-permenag-tentang-majelis-taklim-modus-politik-atau-keperluan-administratif/

Post a Comment

0 Comments