Ticker News

header ads

Menteri Tito: Pilkada Langsung Ada Mudaratnya

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Sistem pemilu itu menurutnya menimbulkan dampak negatif.

"Pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di  Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2019).

Pembiayaan politik yang tinggi itu berpotensi memunculkan peluang korupsi. Sebab, menurutnya, untuk menjadi kepala daerah atau wali kota dibutuhkan uang yang tidak sedikit.

Uang penghasilan ketika terpilih nanti tidak sebanding dengan modal pencalonannya. Tito pun tidak kaget jika kepala daerah kerap tertangkap tangan melakukan dugaan korupsi oleh KPK.

"Kalau saya, sebagai mantan Kapolri, ada OTT penangkapan kepala daerah itu bukan suatu kejutan buat saya. Kenapa? Mungkin hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tindak pidana korupsi," katanya.

"Kenapa? Bayangin dia mau jadi kepala daerah bupati modal Rp 30-50 miliar. Gaji (setelah terpilih) taruhlah Rp 200 juta, kali 12 bulan berarti Rp 2,4 miliar, dikali 5 tahun, Rp 12 miliar. Sedangkan keluar Rp 30 miliar. Mau rugi nggak? Apa benar saya ingin mengabdi untuk nusa dan bangsa tapi rugi, bullshit, saya nggak percaya," lanjut Tito.

Sumber Alumni 212 https://www.alumni212.id/2019/11/menteri-tito-pilkada-langsung-ada.html

Post a Comment

0 Comments