Ticker News

header ads

Perlukah Presiden Keluarkan Perppu KPK

Jakarta, Swamedium.com – Presiden Joko Widodo hingga kini belum memberikan sikap atas dorongan berbagai kalangan agar segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu mengenai Komisi Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Hal ini untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK hasil revisi oleh DPR dan pemerintah.

Diketahui Jangka waktu UU KPK hasil revisi ditanda tangani Presiden tinggal sampai 17 Oktober 2019 atau tiga hari sebelumnya Presiden Jokowi dilantik untuk kedua kalinya pada 20 Oktober 2019. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”), RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Lebih lanjut diatur bahwa penyampaian RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Pasal 72 ayat (2) UU 12/2011). Kemudian, menurut Pasal 73 ayat (1) UU 12/2011, RUU itu disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan [Pasal 73 ayat (2) UU 12/2011].

Perppu disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Penetapan Perppu yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) yang berbunyi “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”



sumber SwaMedium https://www.swamedium.com/2019/10/11/perlukah-presiden-keluarkan-perppu-kpk/

Post a Comment

0 Comments