Ticker News

header ads

Priyo: Tidak Cukup Protes dan Ngomel, Mari Kita Bantu KPU Awasi 809.500 TPS

Jakarta - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso menyebut tak cukup hanya protes dan omelan dalam mengiringi jalannya Pemilu 2019.

Wakil Ketua ICMI Bidang Politik Dalam Negeri Priyo Budi Santoso 
Hal itu dikatakan Priyo Budi melalui akun Twitternya. @PriyoBudiS,Senin (15/4/2019).

Menurutnya, daripada melayangkan protes dan omelan, lebih baik membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengawasi proses pemilu.

Priyo Budi mengajak supaya ikut mengawasi dengan seksama jalannya pencoblosan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Ketua DPR ini juga menyebut supaya membantu dengan ikhlas proses pengambilan dan penghitungan suara pada Pemilu 2019 ini.

"Saat ini tidak cukup hanya protes dan ngomel, saudara2ku mari kita bantu @KPU_ID dengan mengawasi secara seksama pencoblosan dan penghitungan suara di 809.500 TPS di seluruh Indonesia.

Bantu dengan ikhlas sambil ngomel dengan ikhlas juga," kata Priyo Budi.

Kicauan Priyo Budi Santoso terkait proses jalannya pemilu, Senin (15/4/2019).

Kicauan Priyo Budi Santoso terkait proses jalannya pemilu, Senin (15/4/2019). (Twitter/@PriyoBudiS)
Sementara diberitakan dari Kompas.com, Juru Bicara BPN, Suhud Alynudin turut angkat bicara soal imbauan untuk menjaga keamanan selama proses pemilu berlangsung, Senin (15/4/2019).

Suhud menilai, pemilu harus dijaga keamannya supaya tidak terjadi hambatan.

Hal itu dikemukakan Suhud untuk menanggapi sejumlah masalah pada proses pemungutan suara di Sydney, Australia pada Sabtu (13/4/2019).

"Semua pihak harus menjaga agar pemilu berlangsung aman tanpa hambatan, jujur dan adil," ajak Suhud, Minggu (15/4/2019).

"Apalagi sampai ada hambatan, harus dicari tahu apa penyebab terhambatnya," imbuhnya.

Sebelumnya, warga negara Indonesia (WNI) sempat mengungkapkan kekecewaannya di media sosial lantaran tidak dapat menggunakan hak suaranya di Sydney, Australia.

Menanggapi itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menjelaskan bahwa masalah itu terkendala oleh waktu penyewaan gedung di TPS Town Hall, Sidney.

"Sydney itu kan jam 18.00 waktu setempat, ternyata masa menyewa Town Hall itu sampai jam 18.00 waktu setempat, sehingga tidak bisa dilanjutkan," jelas Ilham.

"Karena memang sekali lagi, penutupan TPS jam 18.00 waktu setempat," sambungnya.

Ilham mengungkapkan, kelanjutan penyelenggara pencoblosan dan nasib para pemilih tergantung pada keputusan panitia pengawas di TPS yang bersangkutan.


sumber Tribunwow

Post a Comment

0 Comments