Ticker News

header ads

Prabowo Subianto: Elite di Jakarta Sudah Tidak Bisa Diharapkan Lagi

Palu - Ssebelum meninjau korban gempa di Palu, Sigi, dan Donggala di Sulawesi Tengah yang masih tinggal di kamp pengungsian, Prabowo Subianto sempat berpidato di depan pengurus, relawan, serta simpatisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Hotel, Santika, Palu.

Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto saat bertemu dengan para korban bencana, kader Partai Gerindra, simpatisan dan relawan di Hotel Santika, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (8/1/2019).
Dalam pidato tersebut, Prabowo Subianto mengatakan bahwa kedatangannya untuk mengecek apakah bantuan yang diberikan kepada korban sampai atau tidak. Sebab, menurut Prabowo Subianto, ada bantuan bencana alam yang malah dikorupsi.

"Kita harus waspada, kita juga sedih di beberapa tempat ketahuan ada saja yang korupsi bantuan untuk bencana. Saya tidak mengerti, ada saja kelakuan seperti itu di saat saudara-saudara kita terkena musibah," ucap Prabowo Subianto, Selasa (8/1/2019).

Dengan banyaknya aksi praktik korupsi tersebut, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia memiliki pekerjaan yang berat. Karena itu, dirinya bersama Sandiaga Uno mengajak seluruh rakyat Indonesia berjuang bersama menyelamatkan bangsa dan negara Indonesiam serta bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

"Kita masih punya pekerjaan yang berat, kita harus selamatkan masa depan bangsa kita semua. Kita harus memiliki pemerintah yang tidak korup. Ini panggilan untuk bangsa dan negara kita. Itu perjuangan saya, itu perjuangan kita semua," tegas Prabowo Subianto.

"Negara kita sudah lama dikecewakan oleh elite-elite yang ada di Jakarta. Kita ingin negara kita tidak korupsi, kita harus selamatkan Bangsa Indonesia. Dan saya berpandangan bahwa elite di jakarta sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dan saya melihat rakyat sudah mengerti, sudah sadar, dan rakyat Indonesia tidak mau dibohongi lagi," sambung Prabowo Subianto.

Sebelumnya, praktik korupsi penanganan bencana terungkap di sejumlah sektor pemerintahan, seperti kasus korupsi dana rehabilitasi gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk pembangunan gedung SD dan SMP yang melibatkan anggota DPRD, kepala dinas, dan pihak kontraktor.

Ada juga kasus korupsi pembangunan gedung shelter tsunami di daerah Pandeglang Banten senilai Rp 18 miliar.

Yang paling baru adalah korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2017-2018, dalam proyek pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. (Taufik Ismail)



sumber Wartakotalive

Post a Comment

0 Comments